Oleh: Trisoko SS

 

[1]Politik Hukum, merupakan proses ius constitutum (hukum yang berlaku) berubah menuju ius constituendum (hukum yang akan datang), dengan tahapan: formulasi, aplikasi, eksekusi dan review. Tahapan tersebut merupakan suatu langkah konkret dari proses ius constitutum menjadi ius constituendum. Proses tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat.

Perkembangan outsourcing di dalam masyarakat begitu cepat, bukan hanya dalam ekonomi, global tetapi juga di Indonesia. Outsourcing dari tahun ke tahun meningkat. Perkembangannya searah sejalan dengan tuntutan flexibility labor market. Ketiadaan aturan yang komprehensif menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing. Merespon hal tersebut, legislator mengatur outsourcing di dalam UU No 13 Tahun 2003. Akan tetapi dalam tahap formulasi (legal drafting/legislative drafting) terdapat permasalahan, yaitu tidak adanya naskah akademis[2] dan keterlibatan maksimal stakeholder dalam penyusunannya.

Naskah akademis sendiri, dalam Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak diatur namun mengatur mengenai keterlibatan pihak lain di luar lembaga legislatif dan eksekutif dalam setiap penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai partisipasi masyarakat. Sedangkan di dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Menyiapkan Rancangan Undang-Undang, istilah Naskah Akademik disebut “Rancangan Akademik,” meskipun demikian dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. Di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2)  Perpres Nomor 68 Tahun 2005 dikatakan bahwa keberadaan naskah akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan merupakan sebuah kewajiban/keharusan yang harus dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah,[3] dengan demikian naskah akademis tidak wajib dibuat dalam penyusunan undang-undang. Walaupun tidak wajib naskah akademis, sangat penting untuk memberikan landasan yang kuat, berdasarkan data dan sudut pandang yang komprehensif, termasuk pelibatan para pihak yang berkepentingan, karenanya wajar apabila ketiadaan naskah akademis, dalam penyusunan UU No 13 tahun 2003, khususnya tentang ousourcing menyebabkan beberapa permasalahan diantaranya:

  1. Inkonsistensi Pasal 1 ayat 15 dengan Pasal 66 ayat 2 a
  2. Tidak tepatnya Pengaturan Perjanjian Pemborongan
  3. Tidak jelasnya rumusan core businees dan non core business
  4. Tidak tegasnya sanksi

[1] Iman syaukani, Ahsin thohari, Et All,2005, Dasar-Dasar Politik Hukum , Jakarta, PT taja Grafindo Persada:Hal, 27

[2] Lihat: http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11556/draf-akademik-ruu-wajibkah, diakses 17 februari 2010,  pukul 23.00, http://www.majalahtrust.com/hukum/figur/281.php, 17 februari 2010,  pukul 23.00 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara Nomor 012/PUU-I/2003 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004)

[3] Hestu Cipto, 2008, Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta: hal, 173-174

One response »

  1. […] (legal drafting/legislative drafting) terdapat permasalahan, yaitu tidak adanya naskah akademis[2] dan keterlibatan maksimal stakeholder dalam […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s