oleh: Trisoko s

Corporate Social Responsibility menggeser Dominasi Bottom line[1]menjadi Triple bottom line (3P).Dalam Hal ini suatu perusahaan tidak hanya fokus dengan keuntungan (Profit) melainkan memperhatikan pula masyarakat ( People) dan lingkungan ( Profit )[2] Sehingga dalam melakukan kerja usahanya, Perseroan Terbatas (PT) melalui Organ-Organ didalammya, digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting adalah moral.[3]Berdasarkan rangsangan moral inilah corporate culture dibangun dan kebijakan perusahaan dibuat

Mengacu pada hal tersebut, Perseroan Terbatas yang melakukan CSR sama halnya dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam operasi bisnisnya dan hal itu mampu mengeser paradigma dominasi botton line. Nilai-nilai Pancasila itu adalah:

1)      Ketuhanan Yang Maha Esa, Yakni mengenal etik dan moral agama. Bukan bersifat materialistik,

2)      Kemanusiaan yang adil dan beradap, artinya tidak mengenal pemerasan/eksplotasi manusia.

3)      Persatuan, yakni kebersamaan, kekeluargaan dan kemitraan.

4)      Kerakyatan: Yakni yang mengutamakan rakyat serta hajad hidup orang banyak. Ini memcerminkan adanya demokrasi ekonomi ( dari kita , oleh kita , bukan dari kita , oleh kita untuk kamu )

5)      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni menitik bertakan pada kemakmuran masyarakat bukan individu.[4]

Implementasi Sila pertama Pancasila oleh organ Perseroan Terbatas, adalah dengan menggunakan Nilai-nilai agama, sebagai landasan moral dalam melakukan usahanya[5] Beberapa contoh, antara lain: dalam kitab suci kristiani terdapat banyak ayat yang memberikan penekanan khusus terhadap kekayaan dan uang, dalam perjanjian baru maupun lama dalam kitab. Orang kaya membuka hatinya untuk kaum miskin, janda dan yatim piatu, Juga terhadap mereka yang sial dalam perjuangan hidup di dunia ini.[6]  Sedangkan dalam agama Islam, melalui Al-Qur’an terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi diperbolehkan mencari kekayaan secara halal. Yang dilarang adalah keserakahan dan pamer kekayaan (Riya’). Mungkin dalam hal ini ayat Al-Qur’an yang paling penting adalah ayat 275 Surat al-Baqurah yang menyatakan “Allah telah menghalalkan perdagangan dan melarang riba.[7] Penggunaan moral etik agama dalam Bisnis akan sangat mempengaruhi “perilaku dari Perseroan” dengan , memempatkan diri pada kesederhanaan dan kepedulian terhadap pihak lain , Perseroan menjalankan Usahanya berdasarkan Stewardship Prinsiple dan Charity principle. Shareholder tidak akan menekan gaji karyawan hingga seminim mungkin, melainkan Peduli terhadap Kesejahteraan hidup karyawannya, bahkan masyarakat yang termarginalkan di luar Perseroan.[8]

Perseroan yang menerapkan Persatuan Indonesia, dalam Praktek Usahanya akan mengedepankan kebijakan yang penuh kebersamaan, kekeluargaan dan kemitraan. Perseroan tidak akan mengambil kebijakan yang diskriminatif, dan memarginalkan golongan tertentu, termasuk Masyarakat adat. Perseroan juga lebih mengedepankan Keterlibatan Para Pemangku kepentingan, melalui diskusi, pembentukan Forum Pemangku kepentingan, Pembuatan kebijakan perusahaan yang partisipatif, tidak menyewa Preman maupun Militer untuk menjaga keamanan Perusahaan dan menjalankan Kemitraan/ patmership baik antara pemerintah dan swasta, pengusaha besar dan kecil jawa dan luar jawa.Dengan demikian Perseroan melakukan CSR melalui Stewardship Principle dan juga turut Serta dalam meningkatkan Persatuan Indonesia.[9]

Berkaitan denga sila kedua, keempat dan kelima A.M Kadarman pernah membahas bahwa dalam ekonomi Pancasila ada tiga sila yang dianggapnya paling relevan dengan masalah manajemen, yaitu sila kedua (Kemanusiaan ), sila kelima ( keadilan Sosial)  dan sila ke empat (kerakyatan). Dengan adanya asas kemanusiaan maka manusia adalah tujuan ekonomi, dalam bidang manajemen perusahaan ditugaskan bahwa tujuan semua unsur perusahaan yaitu pemilik perusahaan, karyawan, dan langganan adalah sama penting. Tujuan perusahaan untuk memupuk laba saja harus ditolak karena ini berarti hanya mementingkan satu golongan saja yaitu pemilik modal. Yang lebih tepat dalam sistem ekonomi Pancasila adalah bahwa tujuan perusahaan adalah melayani kepentingan ekonomi semua golongan yang tersangkut dalam perusahaan yaitu:    pemilik modal, karyawan, langganan, masyarakat sekitar dan pemerintah. Selain itu dalam sila keadilan sosial ditekankan oleh Kadarman bahwa pelaksanaan asas keadilan sosial harus menghasilkan suasana kedamaian sosaial yaitu keadaan damai karena merasa diberlakukan secara adil. Akhirnya dalam pelakasanaan kerakyatan, penting sekali setiap manusia dewasa yang menjadi tujuan perusahaan di ikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan, inilah yang disebut manajemen partisipatif.

Dari Pandangan AA Kadarman, jelas bahwa nilai Pancasila tidak berorientasi hanya pada botton line melainkan triple botton line. Tidak berpijak pada shareholder Theory melainkan pada stakeholder’s teory. Stewardship principle sebagai salah satu pondasi dasar CSR, mewujudkan Perseroan yang selalu memperimbangkan aspek Sosial maupun aspek lingkungan yang pasti juga berkorelasi dengan aspek lingkungan. Sehingga dalam praktek CSR, Perseroan selalu mempertimbangkan aspek Tenaga Kerja dan Hak Asasi manusia dalam setiap kebijakan manajemen Perusahaan dalam mencapai laba perusahaan, tetap mempertimbangkan Kesejahteraan karyawannya dan Masyarakat Umumnya. Melalui Gaji yang diberikan sesuai standar kelayakan, Pertimbangan matang dalam melakukan perampingan atau Downsizing, Produk yang aman serta nyaman bagi konsumen, alat pengendali limbah yang berfungsi dengan baik dan masih banyak lagi bentuk-bentuk Pelaksanaan CSR yang juga merupakan perwujudan bisnis bermuatkan Pancasila. Termasuk keterlibatan bisnis dalam mengatasi rendahnya kualitas kehidupan Bangsa Indonesia[10]

Melalui charity principle, yang bisa berbentuk Community Devolepment maupun Kegiatan karikatif . Perusahaan menyisihkan laba setelah dikurangi pajak (bottom line) untuk terlibat dalam Perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan Bangsa Indonesia. Praktek CSR ini dapat berbentuk: pemberdayaan masyarakat sekitar operasi perusahaan melalui pelatihan kerja, membantu akses Pasar UKM sekitar , memberikan kredit lunak , beasiswa Pendidikan,  Pelestarian diversity flora maupun fauna  dan lain-lain.  Dalam keterlibatan ini, Perusahaan melaksanakan apa yang disebut oleh Keith Davis sebagai “Iron Law of Responsibility”. Konsep ini menyatakan bahwa bahwa tanggung jawab sosial pengusaha sama dengan kedudukan sosial yang mereka miliki (social responsibilities of businessmen need to be commensurate with their social power). Sehingga, dalam jangka panjang, pengusaha yang tidak menggunakan kekuasaan dengan bertanggungjawab sesuai dengan anggapan masyarakat akan kehilangan kekuasaan yang mereka miliki sekarang. [11] Dengan pondasi CSR ini Perusahaan terlibat dalam mewujudkan keadilan sosial sebagai langkah yang menentukan pelaksanaan Indonesia Adil dan makmur[12]


[1] perusahaan yang mementingkan nafsu pribadi sebesar-besarnya(wujud dari dominasi botton line dan wiil to power manusia) tanpa menghiraukan kepentingan orang lain jelas tidak sesuai dengan moral Pancasila.(Mubyarto,1987, Ekonomi Pancasila “Gagasan dan Kemungkinan” , LP3ES, Jakarta hlm 47) selain itu Manusia Pancasila mencari keseimbangan antara hidup sebagai pribadi dan hidup sebagai anggota masyarakat , antara hidup materi dan rohani , manusia Pancasila yang ber-Ketuhanan Yang mAha esa, selain  homo economicus , juga homo metafisikus, hal ini berarti manusia tidak dilihat hanya dari satu segi saja yaitu instik ekonominya , tetapi sebagai manusia yang utuh ia ber[ikir, bertingkah laku dan berbuat tidak berdasar rangsangan ekonomi saja , tetapi selalu  memperhatikan rangsangan-rangsangan ( atau terangsang oleh faktor-faktor sosial dan moral . faktor sosial dalam hubungannya dengan manusia lain dan masyarakat dimana ia berada dan faktor-faktor moral dalam hubungannya dengan titah Tuhan dengan penciptanya.(Mubyarto,Ekonomi Pancasila “Gagasan dan Kemungkinan” , 1987,LP3ES, Jakarta hlm 102-103)

[2] Pada tahun 1997 terdapat terobosan dalam perkembangan konsep CSR, John Elkington menulis buku “Cannibals with forks, the triple bottom line of Twentieth dan mempopulerkan istilah 3P, Yusuf wibisono , 2007, Membedah konsep dan Aplikasi CSR, fascho Publising , Gresik hlm 6

[3] Salah satu ciri ekonomi Pancasila adalah perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting adalah moral ( Mubyarto,Ekonomi Pancasila “Gagasan dan Kemungkinan” , 1987,LP3ES, Jakarta hlm 39 )

[4] Ign Gatot saksono, Pancasila Soekarno (idiologi alternative terhadap globalisasi dan syariat Islam) CV. Urna Cipta Media Jaya: Yogyakarta. Hlm 100

[5] Khususnya ajaran agama-agama yang relevan dengan kehidupan ekonomi sehari-hari harus terus menerus , tanamkan pada setiap orang , setiap pelaku baik sebagai konsumen maupun produsen , misalnya semangat perusahaan yang mementingkan nafsu pribadi sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kepentingan orang lain jelas tidak sesuai dengan moral Pancasila.(Mubyarto,Ekonomi Pancasila “Gagasan dan Kemungkinan” , 1987,LP3ES, Jakarta hlm 47)

[6] Beberapa ayat yang menunjukan relasi uang dengan kemungkinan will to power adalah: Mazmur 49:17-18”hartawan tidak bisa membawa kekayaan kedalam kubur”, Lukas 6:20.24 “Orang miskin dinyatakan berbahagia dan orang kaya dinyatakan terkutuk,” 1 Tim: 6:10 “akar segala kejahatan adalah cinta uang (Philargyria) , “ ibrani. 13:15 “Karena itu umat dianjurkan: Jangan kamu menjadi hamba uang dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu”. ( K.Bertens, 2000 Pengantar Etika Bisnis , Kaniss:Yogyakarta hlm: 48 )

[7] Riba yang dimaksud adalah uang berlebihan yang dituntut dari orang yang terdesak karena situasi ekonomi yang khusus . Menuntut riba dalam arti ini sama dengan memeras sesame dank arena itu jelas tidak etis. Orang yang mkelakukan tindakan tidak terpuji ini disebut l”intah darat”. ( K.Bertens, 2000 Pengantar Etika Bisnis , Kaniss:Yogyakarta hlm:51)

[8] Graafland dkk. menyimpulkan  bahwa agama-agama monoteistik Ibrahimi memiliki pengaruh yang positif pada perilaku bisnis. Penelitian empiris yang mereka lakukan menunjukkan bahwa dibandingkan eksekutif atesitik dan panteistik, mereka yang monoteistik lebih menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab (Graafland, et All.”Conceptions of God, Normative Convictions and Socially Responsible Business Conduct ,CSR Business and Society Vol. 46/3 September 2007)

[9] Ign Gatot saksono , Pancasila Soekarno ( idiologi alternative terhadap globalisasi dan syariat Islam ) CV. Urna Cipta Media Jaya: Yogyakarta. Hlm 100

[10]Menurut standar bank Dunia, lebih dari 110 juta jiwa penduduk Indonesia tergolong miskin karena masih hidup dengan penghasilan 2 USD sehari. USAID pada tahun 2006 melaporkan 70 % penduduk Indonesia mengkonsumsi air yang terkontaminasi. UNICEF pada tahun 2006 melaporkan bahwa angka kematian balita sebanyak 23-103 per seribu kelahiran, angka kematian ibu sebanyak 307 per seratus ribu kelahiran. Di bidang pendidikan hanya 46,8% anak usia sekolah yang menyelesaikan 9 tahun pendidikan dasar, dan terdapat 4,2 juta anak umur 7-15 tahun tidak pernah sekolah. Pengangguran meningkat dari 10,9 juta pada februari 2005 menjadi 11,1 juta pada februari 2006. ILO melaporkan bahwa tingkat pengangguran remaja putus sekolah (15-17 tahun) mencapai 71 persen. Departemen Kesehatan Indonesia menyatakan bahwa setiap tahun, 9000 Ibu penderita HIV positif melahirkan dan diperkirakan setiap tahun lahir 3000 bayi HIV, jumlah kasus HIV melonjak dari 316 kasus (2003) menjadi 1.195 kasus (2004) dan 2.638 kasus ( 2005), sekitar 12-19 juta, warga Indonesia rawan tertular virus HIV. Sedangkan dalam sektor lingkungan, menurut forest watch dalam kurun waktu 50 tahun Indonesia kehilangan 40 % hutan, karena laju deforestasi hutan Indonesia mencapai 1,8 juta ha/tahun. Laju deforestasi hutan Indonesia mencapai 1,8 juta ha/tahun (1985-1997) dan meningkat menjadi 2,84 juta ha/tahun (1997-2000). Menurut Walhi dalam 5 tahun terakhir 83% wilayah Indonesia rawan bencana, 98 % penduduk Indonesia rentan menjadi korban, dan lebih dari 70 % adalah bencana karena kerusakan lingkungan.( Sri Palupi ( institute for Ecosoc right) , makalah: “membaca dampak kebijakan ekonomi yang pro modal kuat pada masyarakat”, seminar nasional, yang diselangarakan di UAJY pada tanggal 8 november 2007). Data dari BPS tahun 1990 melaporkan kematian balita akibat problem pernafasan akut  yang di asosiasikan akibat dari polusi udara adalah sebesar 14,4% dari seluruh kematian, sejalan dengan hal itu World bank melaporkan bahwa setiap kelebihan dari 10 mg/m3 konsentrasi debu di udara, menyebabkan angka kematian rata-rata sebanyak 1500 orang (www.hamline.edu ,Tim Badan Eksekutif WALHI , Reformasi di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup diakses 25 februari 2009 )

[11] Anne T, Lawrence, James Weber and James E, Business and society: stakeholder, Ethics, Public Policy ew York: Mc Graw –Hill Companies, Inc, 2005), hlm 47

[12] Muhamad Hatta , Et all ( Panitia Lima ) , 1977, Pancasila , Mutiara ; Jakarta. Hlm 57

2 responses »

  1. alice pngen ..... mengatakan:

    Wew

  2. shaaaa mengatakan:

    mas soko ini tulisan tentang apa? hehe

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s