Analisis Ekonomi Atas Hukum (Economic Analysis of Law)

Trisoko SS

Critical Legal Studies[1] telah melahirkan generasi kedua yang lebih menitikberatkan pemikiran dan perjuangannya dengan menggunakan hukum untuk merekontruksi kembali realitas sosial yang baru.  Mereka berusaha keras untuk membuktikan bahwa di balik hukum dan tatanan sosial yang muncul di permukaan sebagai sesuatu yang netral, di dalamnya penuh dengan bias terhadap kultur, ras atau gender. Generasi kedua dari Critical Legal Studies sekarang muncul dalam wujud Feminist Legal Theories, Critical Race Theoriest, Radical Criminology dan juga Economic Theory of Law

 Economic Theory of Law atau lebih tepat penulis sebut dengan analisis ekonomi terhadap hukum (The Economic Analysis of Law). Analisis ekonomi terhadap hukum (The Economic Analysis of Law) dalam hal ini dimaksudkan sebagai sebuah pendekatan yaitu pendekatan ekonomi terhadap hukum atau dengan kata lain studi kritis terhadap hukum melalui pendekatan ekonomi (Critical Legal Studies with the antecedents of economic approach). [2]

Bidang Analisis Ekonomi Atas Hukum, atau yang umumnya dikenal sebagai “Economic Analysis of Law” dianggap muncul pertama kali melalui pemikiran utilitarianisme Jeremy Bentham (1789), yang menguji secara sistemik bagaimana orang bertindak berhadapan dengan insentif-insentif hukum dan mengevaluasi hasil-hasilnya menurut ukuran-ukuran kesejahteraan sosial (social welfare). Pemikiran utilitarianisme hukum Bentham tersebut tersebar dalam tulisan-tulisannya berupa analisis atas hukum pidana dan penegakannya, analisis mengenai hak milik (hukum kepemilikan), dan ’substantial treatment’ atas proses-proses hukum. Namun pemikiran ala Bentham tersebut mandeg sampai tahun 1960-an, dan baru berkembang pada awal tahun 1970-an, dengan dipelopori oleh pemikiran-pemikiran dari Ronald Coasei (1960), dengan artikelnya yang membahas permasalahan eksternalitas dan tanggung jawab hukum; Becker (1968), dengan artikelnya yang membahas kejahatan dan penegakan hukum; Calabresi (1970), dengan bukunya mengenai hukum kecelakaan; dan Posner (1972), dengan buku teksnya yang berjudul “Economic Analysis of Law” dan penerbitan “Journal of Legal Studies”.[3]

Analisis ekonomi atau hukum adalah suatu pendekatan teori hukum yang menggunakan metode ekonomi dan hukum. Ini termasuk penggunaan konsep-konsep ekonomi untuk menjelaskan efek hukum, untuk menilai mana aturan-aturan hukum ekonomi yang efisien[4]

Begitu banyaknya perdebatan tentang hukum yang terjadi dalam periode masa peningkatan efisiensi ekonomi. Sebuah sekolah di Chicago menganggap teori ini memiliki aspek normatif, sehingga terdapat penggunaan analisis ekonomi sebagai mediator dalam mengevaluasi peraturan-peraturan baru, khususnya dalam pembuatan undang-undang, tetapi sekolah inipun melontarkan opini bahwa tidak sesederhana itu dalam mengevaluasi pembuatan undang-undang hanya dengan pendekatan ekonomi semata, akan tetapi melalui seluruh proses yang menyangkut pembuatan undang-undang yang berdasarkan asumsi: ”pembuat undang-undang adalah orang yang benar-benar maksimal menggunakan rasionya”.  Hal ini menimbulkan suatu kesimpulan yang agak depresi”; apakah mereka benar-benar melakukan sesuatu demi kepentingan rakyat”?.

Keinginan untuk ikut serta dalam pemilu menyebabkan para legislator membuat berbagai perjanjian dengan kelompok-kelompok yang berkepentingan agar menyumbangkan suaranya, persetujuan yang disepakati bahwa kelompok yang mempunyai kepentingan tersebut akan menyediakan sejumlah suara dan juga uang,  tentunya untuk mendanai kampanye sebagai ganti imbal balik yang menguntungkan legislatif. Seperti biasanya, dalam pembuatan undang-undang akan dihasilkan sebuah UU pemindahan kekayaan dari pembayar pajak non-instansi kepada kelompok yang  berkepentingan – yang tentunya akan memberi keuntungan bagi kelompok tersebut -. Perlu diketahui, hanya yang terorganisir secara rapi yang dapat bekerja seperti ini. Meskipun demikian, UU adalah sebuah perjanjian yang tidak sempurna (dalam pengertian efisiensi) karena UU tersebut masih general dan berbagai macam “kesepakatan” telah masuk ke dalam UU tersebut. Sebuah perundang-undangan sangat memerlukan penafsiran-penafsiran bahkan bila perlu menggunakan pengadilan/hakim untuk menafsirkannya.

Menurut Posner, pengadilan mempunyai dwi fungsi; pertama, menafsirkan perjanjian-perjanjian kelompok –yang berkepentingan-. Mengapa kelompok tersebut bisa bisanya membubuhi draft perundang-undangan!. Kedua, menyediakan pelayanan bagi masyarakat awam dalam memecahkan masalah yang diperdebatkan. Salah satu pentingnya pengadilan tidak hanya memberlakukan peraturan perundang-undangan akan tetapi menginterpretasikan undang-undang tersebut sehingga dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi ekonomi.[5]

Berikut beberapa contoh analisis ekonomi atas Hukum dalam Perundang-Undangan di Indonesia, yang didasarkan atas  prinsip efisiensi ekonomi (economic efficiency). Pemilihan prinsip efisiensi ini berdasarkan pada kemudahannya untuk dipahami, karena tidak memerlukan rumusan-rumusan teknis ilmu ekonomi atau rumus berupa angka-angka. Yang menjadi fokus perhatian adalah berkenaan dengan kemungkinan munculnya ketidakefisienan (inefficiency) dari pembentukan, penerapan maupun enforcement dari peraturan perundang-undangan.

  1. Pertama berkenaan dengan kecenderungan diwajibkannya pelibatan profesi hukum tertentu dalam memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan. Hal ini misalnya terlihat dalam Pasal 5 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), yang mengharuskan dibuatnya pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dengan akta notaris. Sutan Remy Sjahdeini memberikan komentar terhadap pasal tersebut dengan mengatakan tidak jelasnya alasan harus dibuatnya pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia secara notariil, mengingat di dalam praktik selama ini, perjanjian Fidusia cukup dibuat dengan akta di bawah tangan.Bilamana keharusan tersebut dihubungkan dengan kewajiban selanjutnya berupa pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia, tentunya juga masih dapat dipertanyakan kemanfaatan pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia secara notariil tersebut dibandingkan dengan pembebanan secara di bawah tangan. Secara ekonomis pembebanan secara notariil akan sangat memberatkan para debitor, terutama bagi debitor pengusaha lemah. Bahkan terjadi dalam praktik sekarang ini, walaupun mengenai biaya pembuatan akta telah diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun karena tidak ada pilihan lain kecuali memakai jasa notaris yang ijin prakteknya di daerah yang bersangkutan, maka notaris tersebut dapat secara sewenang-wenang untuk menetapkan besarnya biaya pembuatan akta.
  2. ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan inefisiensi adalah mengenai wajib simpan dokumen perusahaan. Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, bertujuan untuk mereformasi Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dengan mengurangi jangka waktu kewajiban menyimpan dokumen perusahaan yang tadinya 30 (tiga puluh) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun. Namun berhadapan dengan ketentuan mengenai daluarsa, pembaruan jangka waktu tersebut menjadi tidak berarti. Sehingga pilihan untuk memaksimalisasi efisiensi ruang, waktu dan biaya dalam pemeliharaan dokumen dengan kemungkinan memusnahkannya setelah lewat waktu 10 tahun, berhadapan dengan kemungkinan kerugian yang lebih besar yang akan timbul dari proses pembuktian di pengadilan. Apalagi bila hal tersebut ditambah dengan kekakuan pengadilan dalam menerima bukti yang hanya berupa bukti-bukti tertulis saja, sehingga pengalihan dokumen perusahaan dalam bentuk paperless media yang juga dimungkinkan berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Dokumen Perusahaan akan semakin memperburuk kondisi inefisiensi.[6]

 


[1] Fokus sentral pendekatan Critikal Legal Studies adalah untuk mendalami dan menganalisis keberadaan doktrin-doktrin hukum, pendidikan hukum dan praktek institusi hukum yang menopang dan mendukung sistem hubungan-hubungan yang oppressive dan  tidak egaliter. Teori kritis bekerja untuk mengembangkan alternatif lain  yang radikal, dan untuk menjajagi peran hukum dalam menciptakan hubungan politik, ekonomi dan  dan sosial yang dapat mendorong terciptanya emansipasi kemanusiaan (Munir Fuady, 2003,Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum), Bandung: Citra Aditya Bakt,:hal,2.)

[2] The Economic Analysis of Law  merupakan salah satu   model intrepretasi yang ada pada aliran Modern Interpretation of Law. Model yang lain pada aliran ini adalah Realisme Amerika dan Realisme Scandinavia.   Sedangkan Critical Legal Studies  merupakan salah satu model yang ada pada aliran Postmopdern Interpretation of Law. Jika ditinjau dari segi pemikirannya,  kedua model tersebut yaitu  The Economic Analysis of Law  dan Critical Legal Studies,  termasuk dalam kategori pemikiran hukum kritis atau lebih lanjut disebut dengan Teori Hukum Kritis.

[3] http://www.law-economics.cn/book/69.pdf, Louis Kaplow and Steven Shavell, Economic Analysis of Law

[5] www. syariah.uin-suka.ac.id/file_ilmiah/TEORI%20HUKUM%20KRITIS.rtf, Muyassarotussolichah, ALIRAN TEORI HUKUM KRITIS: ANALISIS EKONOMI TERHADAP HUKUM , (The Economic Analysis of Law Dalam Jurisprudence: Hilaire McCoubrey and Nigel D White)

[6] www, mhugm.wikidot.com, Peri Umar Farouk , Analisis Ekonomi Atas Perkembangan Hukum Bisnis Indonesia, pernah dipublikasi di jurnal ‘Bank & Manajemen’, Jakarta, 2001

Permasalahan Pengaturan Outsourcing Dalam prespektif Politik Hukum

Oleh: Trisoko SS

 

[1]Politik Hukum, merupakan proses ius constitutum (hukum yang berlaku) berubah menuju ius constituendum (hukum yang akan datang), dengan tahapan: formulasi, aplikasi, eksekusi dan review. Tahapan tersebut merupakan suatu langkah konkret dari proses ius constitutum menjadi ius constituendum. Proses tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat.

Perkembangan outsourcing di dalam masyarakat begitu cepat, bukan hanya dalam ekonomi, global tetapi juga di Indonesia. Outsourcing dari tahun ke tahun meningkat. Perkembangannya searah sejalan dengan tuntutan flexibility labor market. Ketiadaan aturan yang komprehensif menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing. Merespon hal tersebut, legislator mengatur outsourcing di dalam UU No 13 Tahun 2003. Akan tetapi dalam tahap formulasi (legal drafting/legislative drafting) terdapat permasalahan, yaitu tidak adanya naskah akademis[2] dan keterlibatan maksimal stakeholder dalam penyusunannya.

Naskah akademis sendiri, dalam Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak diatur namun mengatur mengenai keterlibatan pihak lain di luar lembaga legislatif dan eksekutif dalam setiap penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai partisipasi masyarakat. Sedangkan di dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Menyiapkan Rancangan Undang-Undang, istilah Naskah Akademik disebut “Rancangan Akademik,” meskipun demikian dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. Di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2)  Perpres Nomor 68 Tahun 2005 dikatakan bahwa keberadaan naskah akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan merupakan sebuah kewajiban/keharusan yang harus dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah,[3] dengan demikian naskah akademis tidak wajib dibuat dalam penyusunan undang-undang. Walaupun tidak wajib naskah akademis, sangat penting untuk memberikan landasan yang kuat, berdasarkan data dan sudut pandang yang komprehensif, termasuk pelibatan para pihak yang berkepentingan, karenanya wajar apabila ketiadaan naskah akademis, dalam penyusunan UU No 13 tahun 2003, khususnya tentang ousourcing menyebabkan beberapa permasalahan diantaranya:

  1. Inkonsistensi Pasal 1 ayat 15 dengan Pasal 66 ayat 2 a
  2. Tidak tepatnya Pengaturan Perjanjian Pemborongan
  3. Tidak jelasnya rumusan core businees dan non core business
  4. Tidak tegasnya sanksi

[1] Iman syaukani, Ahsin thohari, Et All,2005, Dasar-Dasar Politik Hukum , Jakarta, PT taja Grafindo Persada:Hal, 27

[2] Lihat: http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11556/draf-akademik-ruu-wajibkah, diakses 17 februari 2010,  pukul 23.00, http://www.majalahtrust.com/hukum/figur/281.php, 17 februari 2010,  pukul 23.00 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara Nomor 012/PUU-I/2003 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004)

[3] Hestu Cipto, 2008, Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta: hal, 173-174