Oleh: Trisoko SS

Arah Kebijakan  Pemerintah, Terkait Outsourcing

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN) 2004 – 2009[1]. RPJMN ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004[2]

Bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang, yang hendak diperbaiki guna peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain mempertimbangkan jumlah pengangguran yang besar di Indonesia,[3] pemerintah berpandangan bahwa sektor informal sebagai sektor ekonomi yang kurang produktif[4], dan menghasilkan pendapatan yang rendah. Karenanya diperlukan  dukungan agar pekerja dapat berpindah dari pekerjaan dengan produktivitas rendah ke pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi. Dukungan ini sangat diperlukan agar pekerja informal secara bertahap dapat berpindah ke lapangan kerja formal. Upaya-upaya pelatihan tenaga kerja harus terus ditingkatkan dan disempurnakan agar perpindahan tersebut dapat terjadi.[5]

Cara pandang terhadap sektor informal pada umumnya memberikan citra yang kurang mendukung terhadap perannya yang sangat besar sebagai katup pengaman atas tingginya angka pengangguran di Indonesia. Pandangan tersebut antara lain:

1)      Sektor informal dipandang sebagai sektor ekonomi dengan produktivitas rendah

2)      Diasumsikan dengan sendirinya akan hilang seiring dengan pertumbuhan sektor formal yang modern

3)      Hanya dianggap sebagai tempat penampungan kelebihan tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal/industri

4)      Bentuk aktivitas ekonominya biasanya marginal, yaitu; asongan, pedagang kaki lima, warung makanan atau produsen skala kecil lainnya

5)       Usahanya illegal, tidak berbadan hukum dan menghindar untuk membayar pajak dimaksudkan hanya sekedar untuk mempertahankan hidup, karena keberadaannya yang subsistem itu maka tidak perlu masuk dalam kerangka kebijakan ekonomi makro.[6]

Dilatar belakangi Pemikiran tersebut, diperlukan kebijakan yang dapat  menciptakan lapangan kerja formal dan meningkatkan produktivitas pekerja dilaksanakan yaitu: Menciptakan fleksibilitas pasar kerja, dengan cara memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, outsourcing, pengupahan, PHK, serta memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan yang berlebihan.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam pewujudan program tersebut, antara lain memfokuskan pada penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan agar tercipta pasar kerja yang fleksibel. Beberapa hal penting untuk disempurnakan agar tidak mengurangi fleksibilitas pasar kerja adalah: aturan main yang berkaitan dengan pembatasan pekerja kontrak. Dalam keadaan dimana jumlah penganggur terbuka sangat tinggi maka salah satu upaya menguranginya adalah dengan mempermudah perusahaan untuk melakukan rekrutmen tanpa membatasi jenis pekerjaan bagi pekerja kontrak. [7]

Sejalan dengan pemikiran di atas, pemerintah pada tahun 2006 menerbitkan kebijakan Inpres No.3 Tahun 2006 yang berisikan paket kebijakan perbaikan iklim investasi. Garis besar pemikiran paket kebijakan ini adalah; mencari jalan keluar atas melambatnya pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Mandat Inpres No.3 Tahun 2006 di bidang ketenagakerjaan adalah:

1)      Menciptakan iklim hubungan industrial yang mendukung perluasan lapangan kerja

2)      Penyelesaian berbagai perselisihan hubungan industrial secara cepat murah dan berkeadilan

3)      Mempercepat proses penerbitan perijinan ketenagakerjaan[8]

Kebijakan terkait outsourcing ini, mengarahkan konsep pembangunan Indonesia menuju Pasar kerja fleksibel (fleksibllity Labour Market) Pasar kerja fleksibel sendiri menurut Meulders & Wilkin merupakan, sebuah situasi dimana pengguna tenaga kerja (employer) dan pekerja serta pencari kerja bertemu pada suatu tingkat upah tertentu dimana kedua belah pihak memiliki keleluasaan dalam menentukan keputusan untuk bekerjasama tanpa hambatan sosial politik. Keleluasaan ini merupakan bentuk strategi adaptasi masing-masing terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungannya. Pasar kerja fleksibel, memiliki prinsip-prinsip pasar kerja ini diasumsikan menghasilkan dua efek positif sekaligus:

1)      Pertama, persaingan yang terbuka dan bebas–intervensi non-ekonomi di dalam pasar yang fleksibel akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

2)      Kedua, fleksibilisasi pasar kerja akan menghasilkan pemerataan kesempatan kerja yang pada gilirannya dapat menciptakan perbaikan tingkat pendapatan dan pengurangan tingkat kemiskinan.

dalam konteks pasar kerja, pasar diserahkan sepenuhnya kepada pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan pertukaran rasional. Berbagai peraturan yang membatasi dan menghambat gerak para pelaku ekonomi tersebut ditiadakan. Di dalam pasar tenaga kerja, interaksi yang bebas di antara pengguna tenaga kerja (employer) dengan tenaga kerja (pekerja atau pencari kerja) dipandang sebagai kondisi yang perlu (necessary condition) bagi pertumbuhan ekonomi. Pengguna tenaga kerja bebas mencari tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan rasional pengguna, sedangkan tenaga kerja bebas memilih pengguna tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan rasional tenaga kerja

Di dalam sistem pasar kerja yang fleksibel, keleluasaan dan kebutuhan-kebutuhan tersebut diasumsikan dapat saling terpenuhi.  Hal ini karena pemakai kerja mendapat kemudahan untuk merekrut dan memberhentikan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya.  Hambatan regulasi dan campur tangan negara untuk merekrut dan melakukan PHK dikurangi atau bahkan ditiadakan. Biaya rekrutmen dan PHK diperkecil. Model hubungan kerja berdasarkan sistem kontrak dan outsourcing diterapkan dan diperluas cakupannya untuk memungkinkan fleksibilisasi tersebut.  Jam kerja dan besaran upah difleksibilisasikan sesuai dengan siklus bisnis atau fluktuasi permintaan pasar akan barang atau jasa yang diproduksi. Fleksibilisasi seperti ini akan menciptakan efisiensi produksi dan maksimalisasi keuntungan modal, dari sisi tenaga kerja, pekerja didorong untuk tidak terikat pada satu pemberi kerja (employer) dalam jangka waktu lama, melainkan dapat berpindah-pindah pekerjaan dengan pilihan tingkat pendapatan yang lebih baik. Kemudahan berpindah kerja tersebut diasumsikan dapat membuka peluang kesempatan kerja yang lebih besar kepada lebih banyak pencari kerja karena pekerjaan akan menjadi selalu tersedia bagi para pencari kerja Konsep keamanan lapangan kerja (employment security) menjadi lebih utama dibanding keamanan kerja (job security).[9]


[1] Pengesahan RPJM ini dengan dikeluarkannya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Nasional Tahun 2004-2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11

[2] Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Nasional Tahun 2004-2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11

[3] Lihat data pengangguran, melalui Badan Pusat Statistik nasional (http://www.bps.go.id/)

[4] Rendahnya pendapatan orang yang bekerja di sektor ini menyebabkan mereka rentan jatuh dalam kemiskinan. Padahal jumlah mereka yang bekerja di sektor ini lebih dari 60 persen dari seluruh angkatan kerja yang ada, suatu jumlah yang sangat besar. Kerentanan itu ditandai dengan sulitnya akses mereka terhadap jaminan sosial dasar seperti perumahan, pendidikan, kesehatan maupun makanan bergizi.( Bagus Musharo, Kebijakan Fleksibilitas Pasar Kerja dan Proses Informalisasi ketenagakerjaan, Jurnal FPBN edisi 8 07-maret 08)

[5] Bagian IV.23 – 2 Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Nasional Tahun 2004-2009

[6] Bagus Musharo, Kebijakan Fleksibilitas Pasar Kerja dan Proses Informalisasi ketenagakerjaan, Jurnal FPBN edisi 8 07-maret 08

[7] Bagian IV.23 – 4 Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Nasional Tahun 2004-2009

[8] Lihat: Instruksi Presiden republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

[9] Hari Nugroho dan Indrasari Tjandraningsih, Fleksibilitas Pasar Kerja Dan Tanggung Jawab Negara (http://forumbelajar.wordpress.com) diakses 16 Februari 2010 pukul 15.00,  artikel dalam website tersebut merupakan adaptasi dari Kertas Posisi yang berjudul Fleksibilitas Pasar Kerja dan Tanggung Jawab Negara  (Nugroho & Tjandraningsih, 2007) yang merupakan  hasil kerjasama antara LIPS-Bogor, LabSosio UI-Depok,  AKATIGA-Bandung, dan Perkumpulan PraKarsa-Jakarta.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s