Oleh: Trisoko s

Peraturan yang terkait dengan CSR adalah Semua peraturan yang terkait dengan Perusahaan. Seperti: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 13 tahun 2003 Tentang  Ketenaga Kerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia  nomor 5 tahun 1999 Tentang praktek Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha tidak sehat dan lain-lain. Perundangan-undangan tersebut bersifat mandatory dan harus dilaksanakan.

Sedangkan Peraturan lain, dan yang menjadi kajian dalam penulisan kali ini adalah CSR yang dahulunya bersifat voluntary kini menjadi bersifat mandatory. peraturan itu adalah :

  • Undang – Undang Republik Indonesia No.19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara  [1]
  • Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep -236 /MBU/2003[2]
  • SuratEdaran Menter BUMN No. SE.-433/MBU/2003[3]
  • Undang-Undang RepublikIndonesiaNomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
  • Undang-Undang  Nomor  Republik Indonesia  40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal  mengatur hal yang berbeda dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep -236 /MBU/2003 Tentang Program kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan. Jika Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep -236 /MBU/2003 hanya mengatur PKBL (sebagai bentuk community development atau kegiatan karikatif) bagi BUMN saja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengatur CSR atau tanggung jawab sosial[4]  bagi Penanaman modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Penanam modal dalam negeri berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sedangkan Penanaman modal asing adalah bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.[5]

Badan-Badan Usaha tersebut wajib melakukan CSR karena pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyatakan:

“(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha;

c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau

d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

(2)  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Uraian pasal 34 tersebut, sangat jelas bahwa Badan Usaha yang diatur sesuai dengan ketentuan pasal pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal wajib melakukan CSR, jika badan usaha tersebut melanggar maka dikenai sanksi administratif selain itu dapat juga dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dari pemberian sanksi tersebut dapat dimaknai bahwa bagi Badan Usaha yang tidak melaksanakan CSR (yang dahulu berbentuk voluntary) yaitu: melakukan tindakan etis, walaupun hal itu belum diatur oleh regulasi dan  perilaku etis berupa pemberian dampak positif pada masyarakat dengan cara melakukan Community Development ataupun kegiatan karikatif (charity) akan dikenai sanksi administrasi  sesuai dengan pasal 34 ayat 1 dan 2  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dan bagi badan usaha yang tidak melaksanakan CSR dalam pengertian kepatuhan pada hukum (mandatory) maka akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[6]  semisal Badan Usaha itu melanggar Hak-hak pekerja (dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan) maka badan usaha itu dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 13 tahun 2003 Tentang  Ketenaga Kerjaan, dan jika Badan Usaha tersebut melakukan pencemaran lingkungan maka dapat dikenai sanksi, sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup

Berbeda dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep -236 /MBU/2003 Tentang Program kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam istilah Undang-undang tersebut[7] hanya bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam[8]apabila perseroan tersebut  tidak melakukan CSR maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan [9]

            Perseroan di bidang dan/atau berkaitan Sumber daya alam yang tidak melakukan CSR (yang dahulu berbentuk voluntary) yaitu:  tindakan etis, walaupun hal itu belum diatur oleh regulasi dan perilaku etis berupa pemberian dampak positif pada masyarakat dengan cara melakukan Community Development ataupun kegiatan karikatif) akan dikenai sanksi. Selama belum ada sanksi khusus yang mengatur maka perseroan yang tidak melakukan CSR akan dikenai sanksi administratif sesuai pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal karena hanya ketentuan tersebut yang mengatur sanksi bagi badan usaha termasuk Perseroan dibidang dan/atau berkaitan sumber daya alam jika tidak melaksanakan CSR (yang dahulu voluntary atau sukarela). Lalu apabila Perseroan dibidang dan/atau berkaitan sumber daya alam tidak melakukan CSR (mandatory) maka akan dikenai peraturan perundang-undangan terkait.

Kini, Tanggung jawab Sosial Perusahaan/ Tanggung jawab sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility) yang dulu terdiri dari sifat mandatory dan voluntary, setelah di berlakukannya   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berubah menjadi hanya bersifat mandatory. Hal ini bukan sekedar tranpartasi, maupun adopsi konsep CSR, tetapi merupakan bentuk Inovasi dari Pengaturan Corporate Social Responsibility. 

 


[1] Pasal 2 ayat 1 e Undang – Undang No.19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara   mengatur maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah  Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat

[2] Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep -236 /MBU/2003 yang  mengikat BUMN untuk menyelenggarakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep -236 /MBU/2003 menyatakan bahwa BUMN wajib  melaksanakan PKBL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. (Lihat pasal 2 Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep -236 /MBU/2003 Tentang Program kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan) Kinerja Program Kemitraan tersebut merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN (Lihat pasal 27 Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep -236 /MBU/2003 Tentang Program kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan). Dana Program Kemitraan bersumber dari: penyisihan laba setelah pajak sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen), hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari Dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional, dan dari pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain (jika ada). Sedangkan Dana Program BL (Bina Lingkungan) bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 1% (satu persen) dan dari hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL(Lihat pasal 8 Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep -236 /MBU/2003 Tentang Program kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan) Bentuk Program Kemitraan berupa: Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan, serta pinjaman  khusus yang berupa: pembiayaan kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan dan Perjanjian pinjaman dilaksanakan antara 3 (tiga) pihak yaitu BUMN Pembina, Mitra Binaan dan rekanan usaha Mitra Binaan dengan kondisi yang ditetapkan oleh BUMN Pembina. Sedangkan bentuk terakhir dari Program Kemitraan, adalah hibah. Hibah digunakan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian atau penelitian. Berbeda dengan Bentuk Program Kemitraan, Dana Program BL yang digunakan untuk tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN, yang berbentuk bantuan: Korban bencana alam, pendidikan dan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum, serta sarana ibadah ( Lihat pasal 10 Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep -236 /MBU/2003 Tentang Program kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina )

 

[3]Surat Edaran Menter BUMN No. SE.-433/MBU/2003 yang mengatur setiap BUMN disyaratkan membentuk unit tersendiri yang bertugas secara khusus menangani PKBL.

[4] lihat penjelasan pasal 15 b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

[5] Lihat pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

[6] lihat pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

[7] lihat pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

[8] lihat pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

[9] lihat pasal 74 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

About these ads

One response »

  1. siska aye mengatakan:

    saia pengen tau kalo leat index CSR bisa di liat di mana yaw??? bisa di kasi tau linkx?? makasi yaw pak,,,

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s